Karyono menilai KPU dan lembaga Survei wajib diaudit apabila perolehan suara PSI lolos ambang batas parlemen. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjamin kredibilitas lembaga.
Karyono menyebut apabila PSI mendapatkan suara di atas empat persen maka patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data baik itu dari lembaga survei atau KPU.
“Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU,” ujar Karyono.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute itu menyebut hasil hitung cepat selalu presisi dengan hasil hitung KPU. Artinya, selisih antara kedua hasil itu sangat tipis dengan angka maksimal satu persen.
“Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen,” pungkasnya.
(rca)
