Natuna, News Faktual Net – Di tengah dinamika pembangunan daerah dan keterbatasan fiskal yang dihadapi, semangat merawat aspirasi masyarakat tetap menyala di Kecamatan Lingga Utara.
Kamis pagi (15/01/2026), aula Musrenbang tingkat kecamatan menjadi ruang temu harapan, gagasan, dan komitmen bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2027.
Hadir langsung dalam forum strategis tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.I.P., menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah daerah.
Musrenbang menjadi wadah demokrasi pembangunan yang menempatkan suara warga di posisi utama.
Tema Musrenbang tahun ini, “Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Daerah, Investasi, Pemerataan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Menjunjung Nilai-Nilai Budaya,” mencerminkan tekad Kabupaten Lingga untuk tumbuh secara berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai lokal dan keadilan pembangunan.
Forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting daerah, mulai dari Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lingga Drs. Zainal Abidin, M.Pd., para kepala OPD, unsur Uspika, Camat Lingga Utara beserta jajaran, Tim Penggerak PKK, para lurah dan kepala desa, hingga tokoh masyarakat, pemuda, dan agama.
Kehadiran lintas elemen ini menegaskan bahwa pembangunan adalah kerja kolektif, bukan monopoli satu pihak.
Dalam sambutannya, Maya Sari berbicara lugas dan terbuka. Ia menekankan bahwa Musrenbang bukan hanya seremonial, melainkan ruang partisipasi publik yang strategis untuk memastikan program pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Musrenbang adalah ruang partisipasi publik yang strategis. Di sinilah pemerintah menyelaraskan program dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat paling bawah,” ujarnya.
Namun, di balik optimisme tersebut, Maya Sari juga menyampaikan pesan kejujuran. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lingga Utara atas belum terealisasinya sejumlah usulan hasil Musrenbang dan reses DPRD Tahun 2025, semestinya dilaksanakan pada 2026.
Keterbatasan keuangan daerah menjadi penyebab utama.
Dengan nada tegas namun penuh empati, ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal yang belum stabil membuat Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2026 terpaksa ditiadakan. Akibatnya, sejumlah aspirasi masyarakat harus tertunda.
“Namun kami berkomitmen, pada Tahun 2027, apabila kondisi keuangan daerah sudah membaik, DPRD akan kembali memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut dengan pemahaman dari peserta Musrenbang, menyadari bahwa pembangunan membutuhkan perencanaan matang, kesabaran, serta kejujuran dalam pengelolaan anggaran.
Musrenbang RKPD 2027 di Lingga Utara pun diharapkan menjadi fondasi kuat bagi arah pembangunan Kabupaten Lingga ke depan—lebih inklusif, responsif, dan berakar pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi besar daerah untuk tumbuh maju tanpa kehilangan jati diri.(Taufik Safira)
