Anambas, News Faktual Net – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintahan kepada DPRD dan masyarakat.
Penyampaian laporan ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi cermin bagaimana roda pemerintahan dijalankan di tengah berbagai tantangan fiskal yang tidak ringan.
Dalam penyampaiannya, Bupati Kepulauan Anambas mengawali dengan rasa syukur atas terlaksananya mekanisme evaluasi tahunan tersebut. LKPJ, menurutnya, merupakan bagian penting dari sistem pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diatur dalam regulasi nasional, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaannya.
Namun di balik laporan yang disampaikan, terdapat gambaran nyata mengenai kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan cukup besar sepanjang tahun 2025.
Dari sisi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menargetkan pendapatan sebesar Rp837,1 miliar. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp701 miliar atau 83,74 persen dari target.
Sebagian besar pendapatan tersebut masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp781,2 miliar dengan realisasi Rp661,80 miliar atau 84,70 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp52,9 miliar dengan realisasi Rp41,2 miliar atau 77,88 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, sementara kapasitas PAD masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperkuat di masa mendatang.
Di sisi belanja, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp837,1 miliar dengan realisasi Rp701,9 miliar atau 81,79 persen. Belanja tersebut didominasi oleh belanja operasi yang mencapai Rp683,82 miliar atau 83,85 persen dari pagu.
Selain itu terdapat belanja hibah sebesar Rp3,3 miliar, belanja bantuan sosial Rp372 juta, belanja modal Rp58,8 miliar, serta belanja transfer Rp85,9 miliar.
Sementara itu, belanja tidak terduga yang dialokasikan sebesar Rp837 juta tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran.
Secara keseluruhan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menjalankan 29 urusan pemerintahan, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pilihan.
Seluruhnya dijabarkan dalam 175 program, 441 kegiatan, dan 1.402 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp837,1 miliar.
Dari sisi pelaksanaan, realisasi keuangan tercatat sebesar 81,79 persen, sementara realisasi fisik program mencapai 89,99 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah juga mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu faktor utama adalah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah.
Kondisi tersebut semakin berat karena pemerintah daerah juga harus menyelesaikan kewajiban jangka pendek atau utang daerah tahun 2024 sebesar Rp95,2 miliar. Beban tersebut membuat sebagian program pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
“Atas kondisi tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Bupati dalam penyampaiannya.
Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Bupati juga mengajak DPRD serta seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersinergi membangun Kabupaten Kepulauan Anambas agar semakin maju dan bermartabat.
Pada bagian akhir penyampaian LKPJ, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta insan pers yang selama ini turut mendukung kebijakan dan program pembangunan daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dukungan berbagai pihak menjadi kunci penting dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan langkah pembangunan Anambas ke depan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.(TM)
