“Hal ini adalah proses yang panjang, tidak cukup diguyur bansos setahun lalu mereka menjadi tidak miskin semua,” katanya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku sedih ketika kebijakan bansos dari negara diprivatisasi presiden dan sebagian menterinya seolah-olah budi baik mereka.
Said juga menyoroti melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun pada tahun ini. Angka itu lebih banyak dari saat pandemi Covid-19 pada 2020, anggaran perlindungan sosial hanya Rp234,33 triliun dengan realisasi Rp216,59 triliun. Padahal masa Covid-19 ekonomi nasional nyaris berhenti.
“Saat ini situasi perekonomian nasional telah pulih, bahkan sejak 2022 diakui oleh dunia Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat akibat pandemi covid19. Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?” katanya.
