“Ya partai politik karena dia itu kan punya saksi ada caleg dan lain-lain ya. Harusnya mereka punya sistem untuk melakukan real count juga sehingga mereka punya data komparasi sebagai pembanding.
Pratama berpendapat data dari aplikasi Sirekap ini bisa dibuat sesuai kemauan pemiliknya. Menjawab rasa kecurigaan terhadap data yang dihasilkan ini tetap membutuhkan data pembanding.
“Sekarang siapa yang bisa membandingkan data di KPU? Kan nggak ada. Kemudian kalau kita curiga ada rekayasa, dimana curiganya? Karena baca sistem ini susah ya kan. Sistem ini bisa diapa-apain tergantung yang bikin. Oleh karena itu kita butuh komparasi,” tegasnya.
(rca)
