(Gambar istimewa. Kantor bupati Natuna)
Natuna, News Faktual Net – Bupati Natuna Cen Sui Lan belum genap enam bulan menjabat, namun sudah empat kali menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Bukan hanya jumlahnya yang mengejutkan, tapi juga jejak misterius yang ditinggalkan Perkada keempat ini. Sejumlah proyek baru bermunculan tanpa Rencana Kerja (Renja), bahkan tanpa melalui pembahasan dengan DPRD.
Apa yang sebenarnya terjadi di balik meja anggaran Pemkab Natuna?
Pertanyaan itu menggema pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Bupati. Dalam rapat itu, pihak legislatif secara terbuka meminta agar proses lelang proyek ditunda, menunggu kondisi keuangan daerah kembali stabil. Namun permintaan itu justru membuka “kotak Pandora” dugaan praktik manipulasi anggaran.
Hasil penelusuran tim News Faktual Net menemukan indikasi kuat adanya paket proyek dadakan yang muncul setelah Perkada keempat diteken. Lebih mencurigakan lagi, proyek-proyek ini tersebar di sejumlah OPD tanpa dasar dokumen Renja yang sah. Ada aroma pengondisian.
Pihak Sekretariat Daerah seolah mencuci tangan. Sekda Natuna, yang seharusnya menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), justru mengaku tidak dilibatkan.
“Saya tidak tahu soal apa yang digeser,” ungkap Sekda Boy Wijanarko dalam RDP beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip sumber media ini.
Sikap tutup mulut juga tampak saat konfirmasi dilakukan ke jajaran OPD. Kasubag Perencanaan Dinas Perkim, Suhardi, irit bicara saat ditanya soal proyek-proyek baru yang muncul pasca Perkada.
“Itu bukan ranah saya untuk menjawab,” katanya singkat. Ia menyarankan agar pertanyaan diarahkan langsung ke kepala dinas.
Begitu juga dengan Kepala Dinas PUPR Natuna, Agus Supardi. Ia mengakui ada sejumlah paket perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru dimunculkan setelah Perkada.Padahal paket itu tidak dianggarkan saat pengesahan APBD murni.
“Ya, setelah Perkada, baru paket itu dimunculkan,” katanya tanpa menjelaskan lebih jauh siapa yang memberi perintah atau dasar kebijakan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Natuna belum bisa ditemui untuk mengonfirmasi temuan serupa di institusinya.
Berikut beberapa data proyek dan nilai anggaran baru yang muncul setelah Perkada ke-4:
Dinas Pendidikan: Rp 5,2 miliar
Civic Center RSUD: Tambahan Rp 250 juta
DED Pemeliharaan Masjid Agung (Perkim): Rp 500 juta
Pembangunan Masjid Baitur Rohim Bunguran Tengah (Perkim): Rp 650 juta
Perencanaan Pembangunan Masjid Baitur Rohim: Rp 52 juta
Pengawasan Masjid Baitur Rohim: Rp 39 juta
DED Jalan Geosite Senubing (PUPR): Rp 100 juta
DED Jalan Geosite Gunung Ranai (PUPR): Rp 100 juta
AMDAL Sekolah Rakyat (PUPR): Rp 600 juta
AMDAL Pantai Piwang (PUPR): Rp 300 juta
Untuk diketahui tak satu pun dari proyek ini tercantum dalam dokumen Renja sebelum APBD murni diketok. Ini mengindikasikan bahwa penyusunan anggaran dilakukan tanpa partisipasi legislatif, melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Empat kali Perkada dalam waktu singkat menjadi tanda tanya besar. Seberapa gawat sebenarnya kondisi keuangan Natuna? Atau justru ini hanya akal-akalan untuk memuluskan agenda tertentu?
Perkada, yang seharusnya menjadi solusi darurat atas situasi fiskal yang benar-benar mendesak, justru berubah menjadi pintu masuk bagi proyek-proyek baru yang sarat kepentingan. Sejumlah pihak mulai bertanya, siapa sebenarnya “dalang anggaran” di belakang Perkada ke-4 ini?
Publik berhak tahu. DPRD punya kewajiban untuk membongkar. Dan media akan terus mengawasi.(Roy)
telah dibaca :
677
