Zona Faktual Net– Pemerintah Kota Sorong menyiapkan proyek danau retensi senilai Rp500 miliar untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda wilayahnya. Namun, proyek ambisius ini menuai pertanyaan keras dari publik: mampukah ratusan miliar rupiah menyelesaikan masalah banjir, atau justru menjadi proyek infrastruktur “menggantung” seperti sebelumnya?
Selain rencana danau retensi, Pemkot Sorong juga tengah membangun kanal banjir sepanjang 160 meter di Jalan Sungai Maruni dengan anggaran Rp6,020 miliar. Pekerjaan ini dijadwalkan selesai pada Desember 2025. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan Rp500 juta untuk penanganan darurat banjir, seperti pembersihan material dan sampah yang menghambat aliran air.
Aktivis Papua Barat Daya, Yeeskel Kalasuat, menegaskan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. “Danau retensi bisa membantu, tapi tanpa pengawasan ketat, keterlibatan masyarakat, dan pembenahan tata ruang, proyek ini berisiko gagal. Banjir di Sorong bukan sekadar soal curah hujan, tapi akibat alih fungsi lahan, drainase buruk, dan pembangunan kota yang tak terkontrol,” ujarnya.
Kondisi sosial-ekonomi yang rapuh memperburuk dampak banjir. Pada 2024, tingkat kemiskinan Kota Sorong mencapai 13,67 persen, menempatkan kota ini sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Artinya, masyarakat yang paling terdampak banjir justru kelompok rentan yang sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi.
Untuk jangka panjang, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menargetkan pembangunan Bendungan Ayamaru di Papua Barat Daya sebagai bagian dari proyek strategis senilai Rp21,56 triliun untuk 23 bendungan di seluruh Indonesia. Bendungan ini diharapkan meningkatkan kapasitas pengendalian air sekaligus menyediakan irigasi bagi masyarakat.
Meski demikian, publik skeptis. Kombinasi proyek kanal, danau retensi, dan bendungan besar tidak otomatis menyelesaikan masalah banjir bila kebijakan tata ruang dan partisipasi masyarakat diabaikan. Pertanyaannya kini: apakah proyek-proyek ini benar-benar hadir untuk mengakhiri penderitaan warga Sorong, atau sekadar menjadi daftar panjang proyek infrastruktur yang “banyak bicara, sedikit hasil”?
Sorong berada di persimpangan kritis: nilai proyek miliaran rupiah digelontorkan, tapi tanpa perbaikan menyeluruh terhadap penyebab banjir, warga miskin tetap menjadi korban utama. Dan di tengah kontroversi ini, publik menunggu jawaban nyata dari pemerintah.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada pernyataan Resmi dari Pemerintah Kota Sorong
