Sorong, 21 Agustus 2025 -Dugaan ketidaktransparanan dana hibah senilai Rp500 juta yang dikucurkan pemerintah provinsi untuk KNPI Papua Barat Daya menuai sorotan tajam. Tokoh muda M. Risal Abusama mendesak aparat penegak hukum segera mengusut penggunaan anggaran tersebut yang hingga kini belum jelas pertanggungjawabannya.
“Pemuda adalah motor perubahan. Tetapi ketika hak-hak pemuda tidak dipertanggungjawabkan, integritaslah yang dipertanyakan,” tegas Risal.
Menurut Risal, dana hibah yang seharusnya disalurkan kepada seluruh organisasi kepemudaan justru diduga tidak pernah merata. Ia menilai Ketua KNPI Papua Barat Daya, Jois Kambu, hingga kini tidak memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
“Bahkan LPJ pun tidak ada. Jangan sampai dana ini dialokasikan ke hal-hal lain di luar kepemudaan,” ujarnya.
Risal menekankan, persoalan ini bukan sekadar urusan internal KNPI, tetapi menyangkut hak-hak pemuda yang harus diperjuangkan. Karena itu, ia meminta kepolisian dan Kejaksaan Negeri Sorong segera turun tangan menelusuri dugaan penyalahgunaan tersebut.
Lebih jauh, ia juga menyinggung integritas Ketua KNPI yang gencar menyerukan semangat persatuan pemuda, namun justru belum mampu menunjukkan transparansi dalam hal pengelolaan anggaran hibah.
“Bagaimana bisa bicara persatuan, kalau dana hibah kepemudaan saja tidak bisa dipertanggungjawabkan?” pungkasnya.
Risal menutup dengan menegaskan bahwa KNPI adalah wadah seluruh pemuda, bukan milik segelintir golongan. Ia menuntut keadilan dan transparansi sebagai bukti nyata komitmen organisasi kepemudaan terbesar di Papua Barat Daya itu.
